Membangun
Komunikasi Politik yang Efektif
Kejadian anarkistis yang
belakangan ini kerap terjadi, seperti insiden pembakaran kantor Bupati di Bima,
sempat menyedot perhatian kita. Ini adalah indikasi akan lambannya para
birokrat dalam merespon dan mengantisipasi dinamika sosial masyarakat. Pembakaran
ini hanyalah satu diantara banyak kasus konflik di sejumlah tempat terkait kebijakan
pemerintah yang tidak pro-rakyat. Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah
adanya krisis komunikasi yang efektif antara birokrat dan rakyat. Padahal,
komunikasi yang bijak, efektif, cepat dan tepat adalah kebutuhan yang sangat mendesak
dalam membangun demokrasi yang partisipatoris.
Di era reformasi dengan representasi rentan marah dalam
menyampaikan aspirasi ini mengharuskan komunikasi antara rakyat dan para
birokrat cepat diselenggarakan, sebab –sekali lagi- ini adalah kebutuhan yang
sangat mendesak. Penentuan kebijakan
yang dilakukan sepihak an sich tanpa intervensi suara rakyat tentu akan menyulut api kemarahan yang belakangan
akan berujung pada sengketa dan tindakan anarkisme rakyat. Pengunjuk rasa di
Cikarang, pengunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, pengunjuk rasa di Bima dan di
sejumlah tempat adalah beberapa contohnya.
Persolaan negara semestinya diselesaikan bersama dengan
cara melakukan komunikasi secara kontinuitas antar komponen. Jangan biarkan
rakyat menyelesaikan sendiri persoalannya atau membiarkan persoalan selesai
dengan sendirinya. Hal yang terkait dengan kesejahteraan rakyat adalah tanggung
jawab bersama.
No. Hp: 087850022277
Tidak ada komentar:
Posting Komentar